Penggila Bola dari Kranji

Informasi Umum & Sepakbola Dunia

SK Gubernur Jabar Tentang Revisi UMK Kab. Bekasi Merupakan Hasil Kesepakatan

Posted by Penggila Bola on 02-Feb-2012

BANDUNG- Penerbitan SK Gubernur tentang UMK Kabupaten Bekasi yang sudah direvisi, merupakan pelaksanaan kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), pemerintah, dan buruh di bawah Menteri Koordinator Perekonomian RI di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Demikian ditegaskan Kepala Biro Humas, Protokoler, dan Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), Ruddy Gandakusumah, saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (31/1).
Menurutnya di dalam SK Gubernur yang baru tersebut telah ditetapkan UMK Bekasi Rp 1.491.000, sedangkan upah kelompok I Rp 1.715.000, dan kelompok II Rp 1.849.000.

Dengan demikian, penerbitan SK Gubernur yang baru tersebut merupakan solusi yang telah disepakati bersama.

“Penerbitan SK itu bukan kami melaksanakan amar putusan majelis hakim yang telah memenangkan Apindo tentang gugatan UMK di Bekasi. Akan tetapi, penerbitan SK itu semata-mata sebagai pelaksanaan dari hasil musyawarah tripartit yang digelar di Jakarta yang dikoordinir Menteri Perekonomian,” ucap Ruddy.

Terkait munculnya isu pencabutan gugatan banding, Ruddy menuturkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan mencabut gugatan banding, terkait putusan majelis hakim PTUN Bandung yang mengabulkan gugatan Apindo Bekasi tentang nilai upah minimum kota/kabupaten (UMK) Bekasi. Upaya hukumnya masih akan terus berlanjut selama pihak Apindo tidak mencabut putusan majelis hakim.

“Selama masih ada upaya hukum, kita masih menganggap putusan PTUN berkaitan dengan sengketa UMK di Bekasi belum punya kekuatan hukum tetap. Kalau kami dibebankan mencabut gugatan banding, otomatis putusan majelis hakim yang menggugurkan SK Gubernur terdahulu itu akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian, nominal upah yang harus dibayarkan pengusaha sesuai dengan harapan Apindo Bekasi,” ucapnya.

Terkait belum diajukannya upaya hukum banding ke PTUN Bandung, Ruddy menjelaskan, hal itu terjadi karena amar putusan majelis hakim saat persidangan pada Kamis (26/1) lalu, belum diterima Pemprov Jabar.
“Bagaimana mau ajukan banding kalau amar putusannya belum keterima oleh kita. Kan dalam akta banding itu kita juga harus membubuhkan nomor registrasi amar putusan majelis hakim,” katanya. (A-198/A-89)***

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/175086

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: